ISLAM DAN DEMOKRASI

Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan seseorang dari Al-Jazair kepada kami: saya tidak bisa menyembunyikan kekagetan dan keheranan tatkala mendengar sebagian orang yang dikenal sangat bersemangat dan antusias, yang sebagian di antara mereka juga menisbatkan diri kepada beberapa jama’ah islam, bahwa demokrasi tidak diakui islam bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa demokrasi adalah kekufuran. Alasannya, karena demokrasi berarti pemberian wewenang kepada rakyat untuk menetapkan hukum. Padahal rakyat dalam islam bukan yang menetapkan hukum, tetapi Allah lah yang menentukan hukum sebagaimana firman-Nya,

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (Qs Al-An’am : 57)

Daulah Yang Melindungi Hak dan Kebebasan (karakteristik ke tujuh)

Daulah islam adalah daulah yang melindungi hak dan kebebasan, sebagai pengejawantahan iman dan komitmen, bukan sekedar bualan dan omong kosong belaka.

Hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak keamanan beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan, dianggap sebagai lima atau enam urgensi dalam pandangan syariat islam, syariat yang diturunkan Allah untuk melindunginya, yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang. Bahkan pembuat syariat telah menetapkan hukuman yang berat atau pun qishash untuk memberikan perlindungan, agar tidak ada pelanggaran.

Kewajiban daulah islam ialah berusaha mewujudkan dua tujuan fundamental dari berbagai macam tujuan hidupnya bagi setiap orang, yaitu:  kecukupan dan keamanan. Sebab jika manusia merasa mendapatkan kecukupan dan keamanan, maka mereka bisa tenang dalam beribadah kepada Allah. Firman-Nya

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Quraish: 4)

Daulah Madaniyah merujuk kepada Islam (Karakteristik Daulah Pertama)

 Daulah ini bukan daulah diniah atau teokrasi, yang berkuasa terhadap diri manusia atau sanubari mereka atas nama hak Tuhan.

Daulah ini bukan daulah di tangan kahanah atau para pemimpin agama, yang beranggapan bahwa mereka bisa menggambarkan kehendak pencipta di dunia, atau kehendak langit di dalam diri para penghuni bumi. Apa yang mereka halalkan di bumi, tentu sudah dihalalkan di langit. Apa yang mereka larang di bumi, tentu juga sudah dilarang di langit.

Yang pasti daulah ini adalah daulah madaniyah (sipil) yang berkuasa atas nama islam, berdiri berdasarkan baiat dan musyawarah, orang-orang nya dipilih yang kuat dan dapat dipercaya, dapat diandalkan dan berpengetahuan. Siapapun yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia tidak layak memegan daulah, kecuali jika terpaksa dan tidak ada pilihan yang lain. Tentu saja dalam batasan yang memang masih diperbolehkan.

KARAKTERISTIK DAULAH YANG DIBANGUN ISLAM

KARAKTERISTIK DAULAH YANG DIBANGUN ISLAM

Tidak dapat diragukan disamping berusaha membangun individu yang shalih, keluarga yang shalih dan masyarakat yang shalih, Islam juga berusaha membangun daulah yang shalih.

Daulah dalam Islam tidak seperti gambaran berbagai negara yang dikenal dunia sebelum atau sesudah islam. Daulah ini berbeda dengan negara manapun, baik tujuan, sistem, elemen, komponen dan karakteristiknya. Diantaranya:

1.       Daulah Madaniyah merujuk kepada Islam

2.       Daulah berskala international

3.       Daulah syar’iyah Dusturiyah (Negara berdasarkan hukum syariat dan konstitusional)

4.       Daulah berdasarkan musyawarah dan bukan kekuasaan ala kisra

5.       Daulah pemberi petunjuk bukan pengumpul pajak

6.       Daulah yang melindungi orang-orang lemah

7.       Daulah yang melindungi hak dan kebebasan

8.       Daulah yang berprinsip dan berakhlak

Hukum Rakyat dan Hukum Allah

Yang ingin kami tegaskan sejak semula, bahwa substansi demokrasi adalah sejalan dengan substansi islam, yaitu jika kita kembali kepada rujukan-rujukannya yang bening, dari Al-qur’an dan Sunnah serta prilaku Al khulafur rasyidin, bukan dari sejarah para pemimpin yang dzalim, raja-raja yang buruk, fatwa-fatwa dari orang-orang yang sebenarnya mukhlis, tapi berfikiran dangkal dan suka bertindak terburu-buru

Ada yang mengatakan, karena demokrasi itu merupakan hukum bagi rakyat oleh rakyat, yang berarti harus menolak pendapat yang mengatakan bahwa kedaulatan pembuat hukum hanya milik Allah, ini merupakan pendapat yang tidak bisa diterima. Prinsip hukum milik rakyat, yang merupakan asas demokrasi, tidak bertentangan dengan prinsip hukum milik Allah yang merupakan asas penetapan hukum dalam islam. Tapi ia bertentangan dengan prinsip hukum milik individu, yang merupakan asas diktatorisme.

KEISTIMEWAAN NEGARA ISLAM

Seperti halnya pribadi dan masyarakat muslim, maka negara Islam pun spesifik pula keadaannya.

Secara garis besar ada dua model negara Kafir, yaitu negara yang memerintah rakyat dengan kehendak rakyat untuk mewujudkan aspirasi dan keinginan rakyat, dan negara yang memerintah rakyatnya dengan cara merampas hak rakyat untuk mewujudkan aspirasi pribadi-pribadi yang memerintah dan kehendak mereka.

Sedangkan negara atau pemerintahan Islam yang tercermin dengan Amir Al-Mukminin, tidak sah memerintah kaum muslimin kecuali dengan kerelaan mereka, dan untuk menegakkan Al-Qur’an dan Sunnah. Inilah perbedaan yang paling bertolak belakang.  Rakyat kafir, dari pemerintahnya menghendaki terwujudnya apa-apa yang dikehendakinya. Jika rakyat hari ini menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka kemarin, maka pemerintahan harus mewujudkannya. Jika rakyat menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan hari ini, maka kewajiban pemerintah adalah mewujudkan keinginan rakyat tersebut.